Alasan PSBB Surabaya Bisa Diterapkan Lagi dan Reaksi Tim Risma Soal Covid-19 Kembali Ganas


BACA JUGA:



NetizenTalk.id  - Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Jawa Timur (Jatim) mengungkap sejumlah alasan kenapa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa diterapkan lagi di Kota Surabaya.

Alasan utamanya adalah karena kasus positif Virus Corona atau COVID-19 di Kota Surabaya kembali tinggi alias makin ganas setelah PSBB berakhir.

Kesadaran masyarakat Kota Surabaya untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 juga dinilai makin kendor setelah tidak ada PSBB.

Menanggapi itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya tak ingin PSBB kembali diterapkan di Kota Surabaya.

"Kami bekerja untuk bagaimana hal-hal itu tidak terjadi," kata Wakil Koordinator Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Muhammad Fikser, Rabu (17/6/2020).

Pemkot Surabaya di bawah Wali Kota Tri Rismaharini atau Risma saat ini disebutnya terus berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 secara penuh.

Namun, juga tetap mempertimbangkan roda perekonomian warga agar tetap dapat berjalan selaras dengan upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

Keduanya, disebut Fikser tetap menjadi perhatian Pemkot Surabaya.

Oleh sebab itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya itu mengatakan, harusnya dalam situasi seperti ini semua pihak harus sadar dan bahu membahu untuk menyelesaikan wabah ini.

"Dengan melibatkan partisipasi warga yang kuat, kesadaran warga kita dorong, kita harapkan hal itu tidak terjadi (PSBB kembali diberlakukan)," ungkap Fikser.

Menurut Fikser, sejauh ini, Pemkot Surabaya terus melakukan pola penanganan pandemi ini secara massif.

Pelacakan atau tracing dilakukan dan dibarengi dengan pemeriksaan massal seperti rapid test serta swab test.

Ke depan, Fikser mengatakan, upaya tracing macam itu juga bakal semakin massif mengingat ada rencana bantuan relawan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair yang akan bergabung untuk menguatkan upaya tracing di lapangan.

"Kita berharap warga untuk bersama jangan sampai PSBB itu terjadi di Surabaya, patuhi protokol kesehatan, disiplin menjadi kunci," ujar Fikser.

Sebelumnya diberitakan, pasca PSBB di Surabaya Raya dilonggarkan, transmission rate dan juga attack rate di Surabaya Raya kembali melonjak.

Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur Joni Wahyuhadi, mengatakan dengan kondisi seperti ini, sesuai teori lebih baik dikembalikan ke masa restriksi.

Hal tersebut disampaikan Joni dalam paparannya di hadapan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla yang datang ke Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6/2020).

"Attack rate dan transmission rate Surabaya Raya kembali naik setelah pelonggatan PSBB. Ini mengecewakan. Kalau sesuai teori dengan kondisi ini harusnya revive back to lockdown, kalau kita ya harusnya kembali ke PSBB," kata Joni. Kondisi yang paling disorot yaitu Surabaya yang kasusnya 50,4 persen dari total kasus di Jatim.

Saat ini attack rate (tingkat serangan) Kota Surabaya 139,7. Ini attack rate Covid-19 tertinggi se Indonesia. Artinya setiap 100.000 penduduk, 140 orang di antaranya positif Covid-19.

Sedangkan untuk Jatim attack rate saat ini adalah 19,7. Kemudian untuk transmission rate (tingkat penularan) Kota Surabaya saat ini adalah 1,22. Sedangkan transmission rate Jawa Timur adalah 1,1.

"Padahal Jawa Timur ini transmission rate nya pernah di angka 0,86, artinya kasusnya akan hilang.

Begitu juga Surabaya Raya transmission rate-nya penah 0,5.

Jadi sebetulnya PSBB sangat bisa dan efektif sebagai metode pengendalian penularan Covid-19," kata Joni yang juga Dirut RSUD Dr Soetomo ini.

Joni menerangkan, kesadaran masyarakat Surabaya Raya dengan adanya pelonggaran PSBB justru kian menurun untuk memperhatikan protokol kesehatan.

Seperti mengenakan masker, masih banyak yang abai. Dan yang masih mencolok adalah kurang disiplinnya penegakan physical distancing. Ia menunjukkan data penelitian lapangan terkait distribusi kepatuhan masyarakat dalam memakai masker dan menerapkan physical distancing.

Di tempat ibadah yang patuh hanya 64,6 persen, kemudian pasar tradisional yang patuh baru 89,3 persen, perkantoran dan pabrik yang patuh hanya 58,9 persen, serta yang melakukan olahraga di luar ruangan yang patuh hanya 45,1 persen. (*)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel