Adian Napitupulu Sebut Kedudukan Ahok hingga Yenny Wahid Sebagai Komisaris BUMN Cuma Titipan


BACA JUGA:

Adian Napitupulu Sebut Kedudukan Ahok hingga Yenny Wahid Sebagai Komisaris BUMN Cuma Titipan

Netizentalk.id - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyebut sejumlah pihak yang menempati jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di PT Pertamina hingga Yenny Wahid di PT Garuda Indonesia merupakan titipan.

Anggota Aktivis 98 itu juga menyinggung mafia-mafia di sejumlah bidang di BUMN.

Sebab, kata Adian Napitupulu, selama ini tidak pernah ada iklan atau pemberitaan perusahaan BUMN yang membuka lowongan untuk posisi direksi dan komisaris.

"Enggak ada yang enggak titipan, semua titipan karena enggak ada jalur yang dibuka untuk semua orang bisa akses ke sana."

"Enggak ada lowongan kerjanya di media mana pun. 'Dibutuhkan lowongan BUMN A, membutuhkan komisaris dan direksi."

"Yuk ramai-ramai melamar yuk.' Enggak ada," ujar Adian Napitupulu, dalam diskusi virtual 'Bincang Santai Bersama Adian Napitupulu Uncensored', Kamis (23/7/2020).

Namun, Adian Napitupulu membantah apabila dirinya menitipkan nama-nama ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebab, nama-nama yang dia serahkan ke Presiden Joko Widodo adalah permintaan dari Jokowi sendiri.

Di sisi lain, Adian Napitupulu menyoroti banyaknya jumlah orang dengan asal-usul yang tidak jelas menduduki jabatan direksi dan komisaris BUMN di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, jumlah BUMN induk, anak hingga cicitnya berjumlah sekitar 1.000 sampai 1.200 perusahaan.

Dengan asumsi tiap BUMN minimal memiliki tiga direksi dan tiga komisaris, Adian Napitupulu menghitung ada 6.000 hingga 7.200 orang yang menduduki jabatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah itu.

Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, hanya ada 1.000 orang yang jelas berasal asal-usulnya dari titipan mana.

Seperti dari partai, relawan, kementerian, dan instansi lain seperti Polri dan TNI.

Adian Napitupulu kemudian mempertanyakan sisanya, yakni 5.000 hingga 6.200 orang lainnya, yang tidak jelas asal-usulnya dari mana atau titipan dari siapa.

"Oke kita andaikan 1.000 orang titipan partai, kementerian, dan instansi lainnya, lalu yang 5.000 sampai 6.200 orang ini titipan siapa?"

"Titipan pengusaha kah? Titipan mafia kah? Titipan keluarga kah? Titipan tetangga kah? Tititipan hantu? Titipan dedemit atau apa?" paparnya.

Adian Napitupulu pun menyayangkan karena masyarakat seolah digiring untuk fokus pada 1.000 orang ini, dan bukannya menyoroti 5.000-6.200 lainnya.

Menurutnya, bisa saja orang-orang tersebut adalah titipan dari para mafia yang bergerak di berbagai sektor.

Karena sekali lagi, lowongan posisi direksi dan komisaris BUMN tidak dibuka kepada publik.

"Bagaimana kalau ternyata itu titipan mafia migas? Mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alat kesehatan dan sebagainya."

"Mungkin tidak? Mungkin, karena kita tidak tahu asal usulnya," tegasnya.

Bantah Minta Jatah

Politikus PDIP Adian Napitupulu secara blak-blakan membantah meminta jatah kursi komisaris di BUMN kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

Adian Napitupulu mempertanyakan bukti dirinya meminta jatah tersebut.

Karena, dia mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Erick Thohir selepas Pilpres 2024 berakhir.



"Kalau dikatakan saya meminta jatah komisaris, buktinya apa? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Erick Thohir."

"Saya tidak pernah bertemu dengan dia, saya tidak pernah WhatsApp-an dengan dia, teleponan dengan dia sejak selesai pilpres."

"Kalau waktu pilpres wajar ya, karena saya sama-sama di tim kampanye juga," ujar Adian Napitupulu, Kamis (23/7/2020).

Dia ingin meluruskan bukan pihaknya yang meminta jatah kursi komisaris BUMN atau kursi menteri.

Justru, sebenarnya Presiden Jokowi yang meminta nama dari pihaknya.

Adian Napitupulu menyebut dirinya dan rekan-rekan aktivis 98 sempat bertemu sebanyak tiga kali dengan Presiden Joko Widodo.

"Dulu ada tiga kali pertemuan, kami dengan teman-teman 98 dengan Presiden Jokowi."

"Saya tidak sendirian dan ada sekian banyak orang yang bicara dan mendengarkan sama-sama."

"Jadi kalau saya meminta jatah komisaris kayaknya tidak benar, yang ada Presiden meminta nama-nama dari kita,” terangnya.

Adian Napitupulu mengungkap pada pertemuan terakhir pada 16 Juni 2019 di Hotel Sahid Jaya, Jokowi memberikan kesempatan untuk para aktivis 98 membantu, karena ada banyak posisi yang bisa diisi.

Mulai dari menjadi menteri, duta besar, hingga kursi direksi atau komisaris BUMN.

"Kita enggak minta, kita diminta dan ditawarkan. Kalau mau, (kata Jokowi) serahkan nama-namanya ke Mensesneg," ungkapnya.

Namun, Adian Napitupulu mengatakan tidak ada lagi pembahasan ataupun pertemuan dengan Jokowi selepas itu.

Namun, Adian Napitupulu sempat bertemu Jokowi saat dilantik menjadi Presiden kedua kalinya pada 20 Oktober 2019.

Dia kemudian bercerita mendapatkan pesan melalui aplikasi percakapan WhatsApp dari pihak Istana pada 30 Oktober 2019, yang meminta nama-nama untuk mengisi posisi komisaris BUMN hingga duta besar.

"Tiba-tiba 30 Oktober, saya dapat WhatsApp dari Istana. Apa isinya? Minta nama-nama, longlist."

"Saya tanya nama-nama untuk apa, (kemudian dijawab) bisa untuk komisaris dan dubes."

"Mungkin 2-3 hari setelahnya (daftar nama itu) saya antar. Nah, itu kronologi sesungguhnya."

"Saya enggak mau kemudian dibalik seolah-olah kita yang minta. Kita yang bawa-bawa map kayak mau ngelamar pekerjaan, enggak seperti itu," tegas Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) itu.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel