Antara Demokrat dan PAN Isi Reshuffle, Pengamat Politik: Di Publik AHY Sudah Jadi Calon Presiden


BACA JUGA:



Netizentalk.id  - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin membahas isu reshuffle yang tengah ramai dibicarakan.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan saat diundang dalam acara Dua Arah di Kompas TV, Senin (6/7/2020).

Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan melakukan reshuffle jika menterinya masih belum memperbaiki kinerja dalam menangani pandemi Virus Corona (Covid-19).

Baik PAN maupun Partai Demokrat yang masih menjadi oposisi disebut dapat mengisi posisi reshuffle melalui jabatan menteri pengganti.

Menurut Ujang, keduanya sama-sama memiliki peluang ditarik ke dalam koalisi pemerintahan.

"Dua-duanya berpeluang," komentar Ujang Komarudin.

Meskipun begitu, ia menyinggung kondisi Demokrat berbeda daripada PAN.

Ia mengungkit ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjadi kader Partai Demokrat.

Seperti diketahui, AHY digadang-gadang akan melanjutkan kiprah politiknya.

"Cuma persoalannya Demokrat sepertinya akan sulit," ungkap Ujang.

"AHY ini bagaimanapun di mata publik sudah disorot sebagai calon presiden. Ini yang agak repot," lanjutnya.

Menurut dia, fakta ini akan menjadi pertimbangan partai-partai koalisi yang saat ini berkuasa.

Ujang menilai dengan masuknya AHY dalam kabinet maka peluang politiknya menjadi semakin besar.

Ia menyinggung latar belakang AHY yang merupakan putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kemungkinan besar partai-partai koalisi itu tidak ingin meluncur sebagai calon presiden yang katakanlah, fenomenal," papar Ujang.

"Anak muda, ayahnya pernah jadi presiden dua kali, lalu muncul menjadi menteri," lanjutnya.

Menurut Ujang, dengan masuknya AHY dalam kabinet maka akan semakin menambah portofolio politiknya. Ia menyebutkan hal itu akan perhitungan partai-partai yang berseberangan politik dengan Demokrat.

"Itu memberi angin kepada AHY untuk menjadi seorang calon presiden yang potensial," ungkap Ujang.

"Ini harus berhitung partai-partai calon koalisi Jokowi di situ," jelasnya.

Ujang menyinggung umumnya calon presiden diangkat dari beberapa jenis latar belakang yang sama.

Latar belakang itu terdiri dari menteri, kepala daerah, pengusaha, dan tokoh lainnya.

"Calon presiden nanti itu ada beberapa klaster, salah satunya klaster menteri," jelas Ujang.

"Katakanlah, kita hitung-hitungan kasarnya ada Prabowo, Airlangga, macam-macam. Kalau AHY juga masuk nanti punya klaster juga sebagai calon presiden," paparnya.

"Lalu ada klaster kepala daerah, klaster pengusaha, klaster ulama. Yang menteri ini masuk Demokrat, lebih besar," lanjut pengamat politik tersebut.

Reaksi Demokrat

Selain nama Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga diisukan akan menjadi menteri baru Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rumor itu berhembus setelah Jokowi mengancam akan mereshuffle kabinet lantaran dianggap tidak maksimal dalam menangani pandemi Covid-19.

Sedangkan sebelumnya, AHY juga pernah diisukan menjadi menteri pada awal pemerintahan Jokowi di periode 2019-2024.

Namun, pihak Partai Demokrat mengatakan bahwa kabar itu tidak benar. Hingga saat ini belum ada diskusi mengenai hal tersebut dengan Jokowi. Dilansir tayangan YouTube KompasTV, Jumat (3/7/2020), hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Herman Khaeron.

"Kami sebenarnya tidak sampai ke arah sana ya, karena itu menjadi kebutuhan presiden."

"Kalaupun memang Demokrat diajak, tapi tentu sampai saat ini kami belum ada pembicaraan apapun," kata Herman.

Ia menegaskan, saat ini AHY tengah fokus mengurusi uruan partai.

Apalagi masalah menteri merupakan hak Jokowi.

"AHY masih fokus memimpin Demokrat untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat, kembali saya sampaikan bahwa hak prerogatif adalah ada di presiden, sehingga urusan reshuffle dan rekrutmen ada di presiden," katanya.

Di sisi lain, banyak pro dan kontra muncul terkait rumor Ahok menjadi menteri di kabinet Jokowi menggantikan Menteri BUMN, Erick Thohir.

Satu di antara yang menolak Ahok jika menjadi menteri adalah Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. Mardani dengan tegas menolak Ahok jadi menteri lantaran dianggap sosok yang kontroversial.

Ia khawatir kehadiran Ahok justru berdampak buruk bagi Jokowi.

"Usul saya Pak Ahok ini masih kontroversi sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok."

"Akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa, mestinya Pak Jokowi lebih bijak," kata Mardani.

Setali tiga uang dengan Mardani, Pengamat Politik, M Qodari juga tidak setuju Ahok masuk kabinet.

Pasalnya, Ahok dinilai buruk dalam komunikasi publik.

Ia mengakui kerja Ahok memang bagus namun komunikasi bagi pejabat publik juga penting.

"Saya tidak setuju diangkat menjadi Menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang, karena Pak Ahok ini lemah dalam urusan komunikasi publik."

"Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat menteri atau kepala daerah, kerja bagus itu sangat penting, wajib, tapi komunikasi publik juga sangat strategis," katanya.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel