Elite PDIP soal Isu Reshuffle: Lebih Cepat Lebih Baik Biar Tak Jadi Gosip
BACA JUGA:
 |
| Andreas Hugo Pareira. (Ari Saputra/detikcom) |
Netizentalk.id - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju terus memanas setelah
sinyalnya disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Politikus PDIP
Andreas Hugo Pareira mengusulkan agar reshuffle segera dilakukan agar tidak
menjadi rumor.
"Saya sempat bilang, presiden sudah tegas, sekarang
rakyat tunggu apa yang akan dilakukan dari pernyataan dan ekspresi kekesalan
yang ditunjukkan pada pengarahan tersebut," ungkap Andreas, Rabu (1/7/2020).
Pengarahan yang dimaksud Andreas adalah saat Jokowi
mengungkapkan kemarahannya dalam sidang kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.
Dalam pengarahan itu, Jokowi menyampaikan tidak segan-segan me-reshuffle
jajaran kabinetnya karena para menteri dianggap kurang sense of crisis dalam
menangani pandemi virus Corona (COVID-19).
Sejak saat pernyataan Jokowi itu disampaikan ke publik, isu
soal reshuffle semakin bergulir panas. Untuk itu, Andreas mengusulkan agar
perombakan di Kabinet Indonesia Maju cepat dilakukan.
"Menurut saya, lebih cepat lebih baik karena kalau
tidak akan terjadi rumor dan gosip politik yang mengganggu konsentrasi kerja,"
tutur anggota DPR RI itu.
Meski begitu, Andreas enggan berspekulasi soal siapa yang
akan diganti oleh Jokowi. Mengenai perombakan pos menteri parpol, ia juga menyerahkannya
kepada presiden.
"Kita hormati hak prerogatif presiden memutuskan yang
terbaik untuk 267 juta rakyat Indonesia, berdasarkan hasil evaluasi yang sudah
dilakukan," sebut Andreas.
Saat menyampaikan kekecewaannya, Jokowi sempat menyinggung
soal bantuan sosial (bansos) yang penyalurannya belum 100%. Beberapa pihak pun
memprediksi Mensos Juliari Batubara masuk daftar yang akan di-reshuffle.
Juliari merupakan kader PDIP. Lantas, apakah ada
kekhawatiran dari PDIP bahwa Juliari akan di-reshuffle?
"Kepentingan 267 juta penduduk seharusnya lebih
penting," ucap Andreas.
Seperti diketahui, sinyal kuat reshuffle kabinet keluar dari
mulut Presiden Jokowi. Pernyataan reshuffle kabinet terlontar saat Presiden
Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna. Jokowi menyayangkan para pembantunya
kurang sense of crisis. Jokowi menuntut para pembantunya bekerja extraordinary
di tengah pandemi COVID-19.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle.
Udah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi.
Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini
tidak, Bapak-Ibu tidak merasakan itu sudah," tegas Jokowi di hadapan para
menterinya saat memimpin sidang kabinet paripurna pada 18 Juni 2020.
Beberapa partai pengusung Jokowi sudah angkat bicara soal kemungkinan bergesernya pos menteri dari parpol. PKB menyatakan tidak masalah, selama mendapatkan pos yang lebih strategis. Sedangkan Partai NasDem menyatakan siap mendukung apa pun keputusan Jokowi. (Detik)