Kemhan akan Cari Solusi Bersama Kemenkeu-BPK Soal APBN Masuk Rekening Pribadi


BACA JUGA:



Netizentalk.id - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan melakukan perundingan tripartit dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tiga institusi itu akan mencari solusi bersama terkait aliran dana APBN yang mengalir ke rekening pribadi di Kemhan.

"Ini selalu kita evaluasi, setiap tahunnya kita ada namanya sebelum ada evaluasi ada penyelesaian tindak lanjut dari temuan itu. Kita evaluasi kelemahan-kelemahan itu. Sudah disampaikan Karo Humas bahwa nanti dalam waktu dekat kalau kita lihat jadwalnya kalau nggak Selasa, Rabu (29/7) kita akan melaksanakan tripartit, antara Kemhan-TNI dan Kemenkeu dan BPK, nyari solusinya," kata Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemhan, Dwi Mastono saat Konferensi Pers di Kantor Kemhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/7/2020).

Dwi menuturkan, nantinya dalam musyawarah, Kemhan akan mencari solusi untuk menyelesaikan temuan BPK tersebut. Dia berharap agar temuan itu tidak lagi berulang.

"Karena apa, BPK ini katakan rekenening pribadi, bahwa di luar nama institusi itu nama pribadi. Oleh karena itu kita akan cari solusi supaya tidak ada lagi kejadian berulang. Untuk mekanisme yang ditanyakan tadi, memang sudah ada, ini yang dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Keuangan 143 tentang pelaksanakan APBN," tutur Dwi.

Penggunaan rekening pribadi yang ditemukan Kemhan terkait dengan atase pertahanan di luar negeri. Dwi menjelaskan, penggunaan rekening atas nama pribadi di Kemhan terjadi lantaran belum adanya izin account dari Kementerian Keuangan. Sementara menurut aturan, di luar negeri, satu institusi hanya diperbolehkan membuat satu account.

"Ini kenapa kok belum mendapatkan izin ya. ini kan di Pertahanan ini, ini kan menempel kepada institusinya ya institusinya menempel pada kedutaan jadi satu. Di luar negeri, itu satu institusi hanya boleh membuka satu account, sehingga atase pertahanan tidak boleh membuka lagi. Karena kalau institusi hanya satu nggak boleh dua. Ini sudah saya buktikan di luar negeri waktu ... itu hanya satu, nggak boleh dua. Tapi yang jelas minggu ini harus ada keputusan penyelesaian," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna menjelaskan total temuan pengelolaan dana APBN dengan menggunakan rekening pribadi mencapai Rp 71,78 miliar. Temuan itu tersebar di 5 kementerian/lembaga, salah satunya di Kemhan.

"Itu terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir," ujar Agung dalam cara media workshop secara virtual, Selasa (21/7).

Agung menjelaskan, secara umum, hal itu tentu tidak diperbolehkan dan dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana jika ditemukan kerugian negara. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Sebab, belum ditemukan penyalahgunaan dari uang negara yang masuk ke rekening pribadi tersebut.

"Sanksi yang akan dikenakan sesuai peraturan dan tingkat kesalahan, dapat berupa sanksi administratif termasuk sanksi pidana, jika ada unsur melawan hukum dan ada kerugian negara. Sejauh ini belum menemukan adanya kerugian negara," ucap Agung.

Sementara itu, Menhan Prabowo Subianto disebut melaporkan soal dana APBN yang masuk rekening pribadi itu kepada BPK. Aliran APBN masuk rekening pribadi di Kemhan dikatakan terjadi sebelum posisi Menhan dijabat oleh Ketum Gerindra itu.

"Namun dalam perjalanannya pengeluaran-pengeluaran itu dilaporkan juga, termasuk ketika Pak Prabowo menjabat itu dilaporkan kepada BPK dan Kemhan mendapatkan untuk 2019 itu predikat WTP. Sehingga temuan-temuan yang dimaksud itu awal-awal ketika belum memperoleh izin dari Kementerian Keuangan. Tapi saya pikir sekarang sudah mendapatkan izin dan atase-atase pertahanan itu sudah membuka rekening atas nama dinas," ungkap Waketum Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Ya sudah dilaporkan, itu kan terjadi sebelum Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Lalu dalam laporannya tetap dilaporkan karena itu memang keuangan negara," tambah Wakil Ketua DPR tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel