Nama-nama Menteri Ekonomi dalam Isu Liar Reshuffle Kabinet


BACA JUGA:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin berfoto bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik di tangga beranda Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Netizentalk.id - Beredar nama-nama menteri terbaru hasil reshuffle kabinet. Isu ini semakin liar dengan tercantumnya nama-nama tenar.

Isu liar reshuffle ini bergulir sejak rilisnya video arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video itu Jokowi memang jelas melontarkan ancaman reshuffle kepada para menteri dan kepala lembaga.

Isu itu semakin liar, bahkan sampai beredar daftar nama-nama menteri yang baru. Dari daftar tersebut beberapa menteri di bidang ekonomi juga ikut terkena perombakan.

Diberitakan detikcom, pihaknya sempat melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak Istana, di antaranya Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Tenaga Ahli Utama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, dan Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian. Ketiganya belum memberikan respons.

Berdasarkan daftar nama yang beredar, kursi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian masih diisi oleh Airlangga Hartarto, lalu kursi Menteri Keuangan masih diisi Sri Mulyani Indrawati.

Sementara Erick Thohir berdasarkan daftar nama itu digeser ke Kementerian Perdagangan. Sedangkan nama Agus Suparmanto tidak ada dalam daftar tersebut.

Sedangkan posisi Menteri BUMN kabarnya diisi oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kemudian Menteri Pertanian diisi oleh nama Rachmat Gobel dan Syahrul Yasin Limpo pun tak ada dalam daftar nama tersebut.

Menariknya lagi dalam daftar tersebut ada nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menduduki kursi Menteri Koperasi dan UKM.

Sementara sisanya masih sama, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menanggapi hal itu Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah menilai, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menterinya, sehingga bukan hal yang tidak mungkin AHY dan Ahok jadi menteri jika memang itu kehendak Jokowi.

Untuk Ahok, Piter menilai akan menjadi hal yang menarik jika benar dia menjadi Menteri BUMN. Sebab sikapnya yang tegas akan diuji mengurus banyaknya BUMN.

"Akan menarik memang kalau Ahok jadi Menteri BUMN. Keberanian dan ketegasan Ahok akan benar-benar diuji ketika menjadi Menteri BUMN," ujarnya kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).

Sementara untuk AHY, Piter mengaku ragu jika dia duduk di kursi Menteri Koperasi dan UKM. Sebab dia menilai AHY kurang memiliki pengalaman di bidang tersebut.

"Akan berat buat AHY. Kalau kita menginginkan perubahan dalam membangun kembali koperasi, kita butuh orang yang benar-benar paham ekonomi. Khususnya lagi terkait koperasi dan UMKM. Bisa saja AHY jadi menkop asalkan dia kemudian didampingi wamen atau staf ahli yang benar-benar paham akan jiwa koperasi," terangnya.

Sementara Pengamat ekonomi Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira berpendapat lain. Dia kurang setuju dengan kedua nama tersebut.

Menurutnya, di situasi pandemi saat ini dan dihantui resesi, dibutuhkan sosok menteri yang paham tentang ekonomi, sehingga diharapkan menteri yang dipilih berasal dari kalangan profesional bukan politik.

"Wah yang jelas di tengah situasi krisis ini yang dibutuhkan adalah kabinet yang profesional bukan berasal dari kalangan politik. Kan masih banyak birokrat handal atau akademisi yang punya integritas menduduki pos tim ekonomi. Jangan sampai reshuffle tapi hasilnya sama saja," ujarnya. (Detik)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel