Sikap Koalisi-Oposisi Jokowi soal Kemenangan Rachmawati Gugat di MA


BACA JUGA:



Netizentalk.id - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Rachmawati Soekarnoputri terkait Pasal 3 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Sikap partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun yang berada di luar pemerintahan pun terbelah menyikapi putusan ini.

Putusan itu ditetapkan ketua majelis Supandi pada 20 Oktober 2019, tapi baru dipublikasikan pekan ini. Putusan MA ini mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan penetapan presiden dan wakil presiden pemenang Pemilu 2019, yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Mengabulkan permohonan pengujian hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI, 2. ASRIL HAMZAH TANJUNG, 3. DAHLIA, 4. RISTIYANTO, 5. MUHAMMAD SYAMSUL, 6. PUTUT TRIYADI WIBOWO, 6.EKO SANTJOJO, 7. HASBIL MUSTAQIM LUBIS untuk sebagian," demikian bunyi putusan MA yang dikutip detikcom, Selasa (7/7/2020).

"Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," sambung majelis.Pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5/2019 yang dihapus MA berbunyi:

Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih.

KPU menyatakan bahwa perolehan suara Jokowi-Ma'ruf sudah sesuai dengan syarat UUD 1945. KPU menegaskan putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang dimenangi pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Putusan MA 44/2019 tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan paslon Presiden dan Wapres terpilih hasil Pemilu 2019," kata Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dalam keterangan pers, Selasa (7/7).

Tonton video 'Rachmawati Menang di MA soal Penetapan Presiden, KPU Beri Tanggapan':

Lantas, bagaimana sikap partai politik menyikapi putusan MA yang memenangkan Rachmawati?

Partai Gerindra
Partai Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang menjadi lawan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019, menegaskan pihaknya sudah maksimal dalam gugatan Pilpres 2019. Juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, menyoroti kabar hasil gugatan di Mahkamah Agung yang, menurutnya, amat terstruktur.

"Secara hukum upaya kita sudah maksimal," kata Habiburokhman, Selasa (7/7).

Gerindra diketahui saat ini telah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, dengan Prabowo menjabat Menteri Pertahanan (Menhan). Habiburokhman pun khawatir isu ini hanya untuk menutupi kasus Djoko Tjandra yang tengah ramai.

"Saya khawatir itu pengalihan isu dari kasus besar seperti kembalinya Djoko Tjandra," ujar Habiburokhman.

"Karena tersebar secara sistematis, tapi isinya nggak benar," sambungnya.


"Hasil uji materi Rachmawati atas Pasal 3 ayat (7) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 secara hukum tidak berkaitan dengan kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin," kata Willy, Selasa (7/7).Partai NasDem
Partai NasDem sebagai salah satu pengusung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 mengatakan putusan MA itu tidak berkaitan dengan kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan kemenangan keduanya pun sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengadili sengketa pemilu.

Menurut Willy, putusan MA ini adalah koreksi untuk Peraturan KPU (PKPU) dan bukan menyoal kemenangan Jokowi-Ma'ruf. Ia mengatakan hasil Pilpres 2019 sudah sah secara konstitusi.


"Artinya, kemenangan tersebut dialamatkan khusus untuk Komisi Pemilihan Umum, bukan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pilpres sudah sah secara hukum dan konstitusi," imbuhnya."Peristiwa hukum atas kemenangan judicial review tersebut sesungguhnya merupakan koreksi atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bukan koreksi atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Peristiwa hukum tersebut tidak dapat berlaku surut, berlaku ke depan. Artinya, Komisi Pemilihan Umum harus memperbaiki Peraturan KPU sepanjang terkait dengan pemilihan presiden," tutur Willy.

PKS
PKS, sebagai salah satu pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, menilai KPU perlu menindaklanjuti putusan MA. Meski demikian, PKS mempertanyakan mengapa putusan itu baru dirilis.

"Apresiasi pada MA yang bekerja profesional. KPU perlu menindaklanjuti keputusan MA untuk perbaikan ke depan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (7/7).

"Catatannya, kenapa baru dikeluarkan sekarang keputusannya," tambah Mardani.

Mardani lalu bicara soal hasil Pemilu 2019 yang dimenangkan oleh Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin. Menurut Mardani, dampak putusan MA ini selanjutnya perlu dikaji.

"Terkait keabsahan hasil pemilu, dampak keputusan ini masih perlu kajian lanjutan. PKS akan terus mendorong semua pihak berpegang pada ketentuan perundang-undangan," ujarnya.

PAN
Senada dengan PKS, PAN juga mempertanyakan waktu dirilisnya putusan MA. PAN, yang merupakan salah satu pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019, merasa aneh jika putusan kemenangan Rachmawati baru dirilis.

"Saya menyoal dulu ini, mengapa sih keputusan MA ini baru dipublikasikan setelah 9 bulan lebih, pemilu kan selesai sekitar Juli ya, setelah hampir satu tahun selesainya pemilu, baru diumumkan?" kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Selasa (7/7).

"Merasa aneh aja, kenapa baru sekarang? Sudah dijawab sama MA katanya masih di dalam koridor waktu yang ditentukan. Pertanyaannya, walaupun masih dalam koridor waktu kan ada pilihan dari MA, kenapa memilih sekarang, nggak memilih kemarin? Oke, masih di koridor yang dibolehkan, tapi kenapa dia memilih waktu di akhir, nggak di awal saja?" imbuhnya.

"Ini contoh bukan hanya untuk penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan kontestannya, tapi juga untuk mahkamah, dalam hal ini Mahkamah Agung, kalau misalnya ada putusan yang kontekstual ya harus diputuskan lah, jangan menunda terlalu lama yang membuat ada hal-hal yang menimbulkan perdebatan di kemudian hari seperti hari ini," ujarnya.Menurut Saleh, soal putusan MA ini bisa menjadi contoh untuk pemilihan umum ke depan, termasuk pilkada. Ia menilai tidak perlu ada penundaan untuk sebuah putusan kontekstual agar tidak menimbulkan perdebatan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel