Sindir Anies, Ferdinand: Mengapa Reklamasi Ancol Boleh, Reklamasi Era Ahok Tidak Boleh?


BACA JUGA:



Netizentalk.id - Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberi izin reklamasi seluas 155 hektare di kawasan Ancol Timur dan Ancol Barat.

Menurut Ferdinand, kebijakan yang dikeluarkan Anies seolah tidak konsisten dengan janji kampanye yang pernah dilontarkan di Pilkada DKI 2017 silam. Anies kala itu berjanji menolak reklamasi teluk Jakarta di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nis, saranku nih, kau kan Phd, cobalah gunakan ilmu yang kau punya, jelaskan secara keilmuan mengapa reklamasi Ancol ini boleh, reklamasi era Ahok tak boleh," kicau Ferdinand menggunakan akun Twitter @FerdinandHaean3, Selasa (7/7/2020).

Selain itu, Ferdinand mengkritik rencana Pemprov DKI Jakarta membangun Museum Sejarah Rasullullah di atas lahan reklamasi Ancol. Dia meminta Anies tidak memanfaatkan sentimen agama untuk memuluskan rencana reklamasi itu.

"Jangan kotori agamalah untuk ini," pesan Ferdinand.

Ketua Badan Musyawarah Masyarakat Betawi (Bamus Betawi) Zainuddin meminta Anies yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk konsisten dengan janjinya saat kampanye yang kini seolah-olah terlupakan dengan dikeluarkannya izin reklamasi Ancol seluas 155 hektare.

"Saya hanya mengingatkan. Anies-Sandi miliki jargon, tolak reklamasi saat kampanye. Saya ingat betul, Anies menyampaikan 'Reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan'. Kalau kata orang Betawi, ilokan ah (masa sih/takjub), eh sekarang malah dilanjutkan itu barang," kata Zainuddin di Jakarta, Minggu (5/7).

Zainuddin menyebut pihaknya sangat menyayangkan, langkah Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang berisi tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Pasalnya, menurut dia, Ancol itu tidak sepenuhnya milik Jakarta meski di bawah Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Pemprov DKI Jakarta, hanya miliki saham 40 persen di Ancol, sementara 52,37 persen adalah swasta dan perorangan serta milik Yayasan 7,63 persen.

"Saya sebagai ketua Bamus Betawi jelas menolak Kepgub Nomor 237 Tahun 2020," tutur Zainuddin.

Senada dengan Bamus Betawi, relawan jaringan warga Jakarta Utara (Jawara) pendukung Anies-Sandi menolak hal serupa. "Menurut kami, Anies sudah menyalahi janji kampanye,” tegas koordinator Jawara, Sanny Irsan di pantai Ancol, Minggu.

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan izin perluasan lahan Taman Impian Jaya Ancol itu bertujuan untuk mengakomodir kepentingan publik seperti tempat rekreasi masyarakat.

"Hari ini Pemprov DKI secara resmi menyampaikan keterangan bahwa perluasan daratan Ancol adalah untuk kawasan rekreasi masyarakat. Jadi kita mengutamakan kepentingan publik," ujar Saefullah dalam rekaman video Pemprov DKI Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Saefullah menjelaskan salah satu bangunan yang akan ada di tempat perluasan Ancol antara lain Museum Rasulullah SAW yang peletakan batu pertamanya sudah dilakukan pada Februari 2020 dan fasilitas lainnya.

Selanjutnya Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk memanfaatkan tanah hasil perluasan secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik. Di antaranya pembangunan tempat bermain anak dan pembangunan museum internasional sejarah Rasulullah SAW dan peradaban Islam di kawasan Ancol tersebut.

Menurut dia, lokasi perluasan itu berada tidak berdekatan dengan lokasi yang bersinggungan langsung dengan nelayan. Pemprov DKI juga meminta kepada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk melakukan kajian teknis mengenai dampak banjir, hingga dampak pemanasan global dari perluasan tersebut.

"Perluasan lokasi Ancol dipilih karena dinilai sebagai lokasi yang tidak bersinggungan dengan kepentingan nelayan," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut tentang izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektare (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 ha.

Kepgub tersebut ditandatangani oleh Anies pada 24 Februari 2020. Dalam Kepgub tersebut disebutkan bahwa daratan seluas lebih kurang 20 ha yang sudah terbentuk berdasarkan perjanjian antara Pemprov DKI dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) pada 13 April 2009 merupakan bagian dari rencana perluasan Ancol Timur seluas lebih kurang 120 ha.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel