Anies Diserang Kubu Sendiri Gegara Ganjil Genap DKI


BACA JUGA:



Netizentalk.id - Penerapan kembali aturan ganjil-genap oleh Pemprov DKI Jakarta di masa PSBB transisi menuai kritik. Gerindra, sebagai partai pengusung Anies Baswedan duduk di kursi DKI 1 juga ikut menyerang.

Ganjil genap itu di masa PSBB transisi ini dimulai Senin (3/8) kemarin. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebut ada perbedaan tujuan antara pemberlakuan ganjil-genap saat pandemi virus Corona, dengan sebelum pandemi.

"Sebelum COVID, kita tujuannya memindahkan orang dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Tapi, saat ini tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mengefektifkan kebijakan yang sudah dibuat DKI secara holistik (menjaga kesehatan tubuh), sejak dari hulu hingga hilir," ujar Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (3/8/2020).

Di hari pertama itu, Syafrin mengklaim terjadi penurunan jumlah mobilitas kendaraan. Namun dia tidak menjelaskan secara perinci berapa jumlahnya.

Sementara itu, jumlah penumpang, khususnya di TransJakarta, disebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan di hari pertama kebijakan gage. Menurut Syafrin, berdasarkan data yang ada, jumlah penumpang TransJakarta pukul 05.00-09.00 WIB berjumlah 91.450 orang. Sementara pada jam yang sama di hari Senin pekan lalu berjumlah 91.300 orang.

"Iya ada (penurunan). Cuma angkanya sedang dihitung. Secara hitungan sedang dihitung. Tapi tadi saya keliling dari timur lalu ke selatan, itu terlihat volume lalin cukup lancar," ujarnya.

Berdasarkan daa Pemprov DKI, di hari pertama aturan ganjil-genap itu hampir 1.195 kendaraan yang ditindak. Sebanyak 826 kendaraan yang ditindak oleh petugas Dishub dan 369 kendaraan ditindak oleh polisi.

Penerepan ganjil genap itu tak lantas lepas dari kritik. Serangan justru datang dari kubu Anies sendiri. Dua partai pengusung PKS dan Gerindra ikut menyerang dan mewanti-wanti eks Mendikbud itu.

Anggota F-PKS DPRD DKI, Abdul Azis menyebut jika dalam dua pekan kebijakan ini tak efektif, maka menurutnya lebih baik dibatalkan. Menurutnya, kendaraan pribadi saat ini masih terbilang aman dari resiko penularan virus corona (COVID-19).

"Jika dalam 2 pekan tidak tercapai (efektif) dan pengguna angkutan umum melonjak, saya kira lebih baik dibatalkan, walau bagaimanapun kendaraan pribadi lebih aman dari resiko tertular COVID-19," katanya.

Gerindra melempar kirik lebih keras. Gerindra menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan penularan virus Corona (COVID-19) di transportasi umum dan kantor.

"Saya melihat kebijakan Anies ini kontradiktif dengan perpanjangan PSBB. Karena kemungkinan untuk penularan menjadi lebih besar di transportasi umum maupun di kantor," ujar Sekretaris F-Gerindra DPRD DKI Purwanto kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).

Menurut Purwanto, Pemprov DKI seharusnya menahan diri terkait penerapan kembali aturan ganjil-genap. Hal itu dilakukan untuk menekan agar tidak terjadi kerumunan di transportasi umum.

"Klaster kantor baru kemarin kita kritisi, sekarang angkutan umum. Jadi dianggap bisa jadi sumber penyakit, sumber penyebaran karena ganjil-genap mulai diberlakukan. Harusnya tahan diri dulu untuk tidak melakukan kebijakan ganjil-genap di DKI supaya tetap terjadi pembatasan-pembatasan skala besar, baik di kendaraan maupun orang di kerumunan," ucap Purwanto.

Dia juga menilai penerapan ganjil-genap untuk mengurangi penyebaran virus Corona itu kurang efektif apabila pengawasan tidak dilakukan. Apabila pengawasan tidak dilakukan maka kemungkinan bisa memunculkan klaster baru di transportasi publik.

Oleh karena itu, F-Gerindra DKI meminta Pemprov DKI Jakarta lebih memperketat pengawasan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat terhadap bahaya virus Corona juga harus diberikan.

"Pengawasan sebenarnya harus lebih diperketat, tapi kesadaran masyarakat harus diedukasi juga untuk lebih bisa memberikan edukasi ini bisa menjadi carrier atau menjadi tempat terjadinya penularan sehingga proses terjadinya hilangnya pandemi menjadi lebih lama. Jadi pengawasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus dibarengi dengan edukasi pemahaman masyarakat supaya mengikuti protokol Kesehatan," ujar Purwanto.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel